Hukum Agraria: Pengantar Keagrariaan Indonesia

Authors

Achmadi Achmadi
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
https://orcid.org/0000-0001-5531-9746

Keywords:

Hukum, Adat, agraria

Synopsis

Dalam konteks agraria bukan hanya tentang mengenali pasal-pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Lebih dari itu, sebagai jantung dari kehidupan kita sebagai bangsa agraris. Tanah, air, dan ruang angkasa adalah aset fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak sekaligus menjadi pemicu dinamika hukum yang paling kompleks di tanah air.

References

Arba, M. (2021). Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika.

Boedi Harsono, 1996, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jambatan, Jakarta.

Gadner, Bryan A., Black Law Dictionary: Eight Edition, USA: West Publishing Co,2004

Mochammad Tauchid, (2007), Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Pewarta, Yogyakarta.

Muhshin, Imam Koeswahyono, Soimin, 2014, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Reflika Aditama, Bandung.

Richard, H., SH, M. K., & Agus Sudrajat, M. H. (2024). Buku Ajar HUKUM AGRARIA INDONESIA: Sejarah dan Perkembangan. CV Cendekia Press.

Santoso, U., & SH, M. (2017). Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif. Prenada Media.

Sudikno Mertokusumo dkk., 1988, Hukum dan Politik Agraria, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

Supriadi, S. H. (2023). Hukum Agraria. Sinar Grafika.

WN, S. F., Rini, R. F., & Fauzan, A. (2024). Kebijakan Pengaturan Agraria Di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Jurnal Begawan Hukum (JBH), 2(1), 298-309.

Yan Pramadya Puspa. 1977, Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu.

Presiden Republik Indonesia. 1960. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Apriliany, Hilda Ainy. 2019. Permohonan Kepailitan demi Kepentingan Umum dalam Persperktif Asas Kepentingan Umum. Logika: Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 10 Nomor 02 Desember.

Nurjannah. 2014. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform. Jurnal Al-Daulah: Vol.3, No. 2.

Herlindah. PHI-Asas-asas Hukum Agraria.

Hasan, Umar, dkk. 2020. Eksistensi Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat. Jambi: Jurnal Sains Sosio Humaniora.

Ismail, Ilyas. 2010. Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Jurnal Kanun: No. 50.

Arba, M. 2019. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Rafly, Muhamad, Abdul Halim. 2023. Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Asas Domain Verklaring dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank Tanah. Jurnal USM Law Review: Vol 6 No 3.

Manan, Bagir. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju.

Isnaini, Anggreni A Lubis. 2022. Hukum Agraria : Kajian Komprehensif. Medan: CV. Pustaka Prima.

Ilyas, Amir, Muh. Nursal N. S. 2022. Kumpulan Asas Hukum. Jakarta: Kencana.

Atmadja, Dewa Gede. 2018. Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. Denpasar: Kertha Wicaksana.

Nugroho, Sigit Sapto, dkk. 2017. Hukum Agraria Indonesia. Solo: Pustaka Eltizam.

Arba & Israfil, 2021, Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA), Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.2 No.1.

Arina Novizas Shebubakardan Marie R. Raniah. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulaya, Universitas Al azhar Indonesia, Vol. IV. No. 1.

Boedi Harsono. (2007). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djamban

C. S. T. Kansil. (2018). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Fauzi Janu Amarrohman dan Onang Fazar Witjaksono. (2021). Buku Ajar Hukum Agaria. Universitas Dipenogoro Semarang: UNDIP PRESS.

Indah Sari. (2020). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut UndangUndang Pokok Agraria, Jurnal Mitra Manajemen Vol. 9. No.1.

Isnaini dan Anggraeni A. Lubis. (2022). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Medan: Pustaka Prima

Muwahid. (2016) Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia. Surabaya: UINISA Press.

Ni Luh Ariningsih Sari. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi. Jurnal Ganec Swara Vol.15 No.1.

Sigit Sapto Nugroho. (2017). Hukum Agraria Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.

Suprladi. (2010). Hukum Kehutana & Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. (1996). Mengenai Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Rahmat Ramadhani. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agrara. Medan: Pustaka Prima.

Richard dan Agus Sudrajat. (2024). Buku Ajar Hukum Agraria Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: CV Cendikia Press.

Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Adrian Sutedi, S. H. Hukum pertambangan. Sinar Grafika, 2022.

Akhmad Yusran dan Deden Koswara, Implementasi Kebijakan Hak menguasai Negara dalam Pemanfaatan Sumber daya Agraria dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.17, No.2, Juli-Desember 2022, h.217.

Arba dan Israfil, Hubungan Hukum Antara Manusia dengan Tanah Air dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional (UUPA): Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.2, No.1, Juni 2021, h.61.

Arba, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

https://www.hukumku.id/post/jenis-izin-usaha-pertambangan, diakses pada 2 Januari 2025 pukul 02.22 WIB.

Karim Abdul, Zulfiana Susanti, 2022, Tipologi Hukum Kehutanan Dalam perspektif Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Hukum, Vol. 10, No. 1.

Madiong Baso, 2017, Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Makassar: Celebes Media Perkasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Purnama Sari Irma Devita, 2010, Pnduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan, Bandung: Kaifa.

Rahman Abdul, 2018, Hukum Kehutanan, Guepedia.

Sihombing, 2019, Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Winahyu Erwiningsih, Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009

Zainuddin, Zaki Ulya, Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13, No. 1, 2018

ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), “Hukum Adat dan Penguasaan Tanah” (2021).

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), “Laporan Kasus Korupsi Pertanahan 2023”.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pasal 20.

UUPA Pasal 28, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU.

UUPA Pasal 35, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGB.

UUPA Pasal 41.

UUPA Pasal 44.

UUPA Pasal 3, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999.

Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, Pasal 3 UUPA.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Properti oleh Orang Asing.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Arina Novizas Shebubakar, hukum tanah adat/ulayat, Vol. IV No. 1 Januari Tahun 2019

Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. QISTIE, 15(1), 42-55.

B. Arief Sidharta, "Hukum Adat dan Keadilan" (2004).

Hartana, dan Kadek Novi Darmayanti. 2020. “Peran Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia.” Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Undiksha 8 (3): 4-5.

Imelda, dkk. Peran masyarakat adat dalam pemanfaatan dan perlindungan hukum tanah ulayat sumatera barat, vol.1,no.2, 2024

Hartana, peran hukum adat dalam perkembangan hukum agraria di indonesia, Vol. 8 No. 3 (September, 2020)

Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. Journal Equitable, 2(1), 94-114.

Ramadhanty, R. D., Wiranata, N., Munir, I., & Alimni, A. (2023). Sejarah Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Masyarakat Rejang. Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE), 5(2), 147-158.

Sulisrudatin, SH., SosPol., MSi, Nunuk. 2014. “Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 4 (2): 39-40.

Prawiro, A. M. B. (2015). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 3(06).

Soerjono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia" (1986).

Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi konflik agraria di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(1), 1-10.

Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(2), 545-553.

Isnaini, A. A. L., & Lubis, A. A. (2022). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Medan: Pustaka Prima.

Ramadhani, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(2), 89-102.

Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. DIMENSI-Journal of Sociology, 10(2).

Sarah DL, R. (2013). Penegakan hukum agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan dalam proses peradilan. Jurnal Hukum Unsrat, 1(6), 100-113.

Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 24(1), 40-55.

Zuber, A. (2013). Konflik agraria di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif, 8(1), 147-158.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Laporan Tahunan BPN 2020. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 2020.

Ben Cousins, dalam Limbong, "Reforma Agraria," dikutip dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan,".

Cahyat, S., & Purwanto, A., Sengketa Agraria dan Penyelesaian Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Fajar, A., Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Frithjof Kuhnen, dalam Limbong, "Reforma Agraria," dikutip dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan,".

Ida Nurlinda, "Prinsip-Prinsip Dasar Reforma Agraria," dikutip dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan,".

Krishna Ghimire, dalam Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan,".

Laporan Tahunan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2021. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 2021.

Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria: Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan," Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Rachmat, I., Reformasi Hukum Agraria di Indonesia: Pendekatan dari Aspek Regulasi dan Praktek, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2022.

Sihombing, M., Reformasi Agraria di Indonesia: Membangun Keadilan Sosial melalui Penyelesaian Sengketa Tanah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 167.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 303.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 167.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Agraria. Jakarta: Mahkamah Agung, 2017.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Program Penyuluhan Hukum Agraria 2022. Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2022.

Downloads

Published

11 June 2026

Categories

Details about this monograph

Physical Dimensions